Pemberantasan judi online di Indonesia dinilai belum bisa diukur hanya dari banyaknya rekening yang diblokir. Negara justru dituntut hadir untuk melindungi warga, bukan sekadar menghukum dan mencurigai.
Hal itu mengemuka dalam Kajian Sosiologi Hukum berjudul _“Judi Online: Hukum Harus Melindungi, Bukan Sekadar Menghukum”_ yang ditulis Olivia M. Mandolang, mahasiswa Sosiologi Hukum, NIM 26815014.
Kajian itu menyoroti langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada November 2026 yang meminta perbankan melakukan pemeriksaan lanjutan dan/atau pemblokiran terhadap sekitar 99.923 rekening yang diduga terkait aktivitas perjudian daring.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah itu dinilai layak didukung. Namun, kajian tersebut menegaskan, dugaan keterlibatan tidak bisa disamakan dengan kesalahan yang telah terbukti.
> “Pemerintah harus bertindak sigap, tetapi tetap memastikan setiap pemeriksaan dilakukan secara cermat. Ketegasan dan kehati-hatian bukanlah dua pilihan yang bertentangan,” tulis Olivia dalam kajiannya.
Hukum dan Realitas Masyarakat Masih Berjarak
Dari sudut pandang sosiologi hukum, persoalan judi online menunjukkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik kehidupan masyarakat.
Mengutip teori Lawrence M. Friedman, sistem hukum mencakup tiga unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Keberadaan larangan perjudian tidak serta-merta membuat masyarakat patuh.
Kajian itu menyebut, penegakan hukum perlu dibarengi pemahaman tentang pengaruh pergaulan, cara masyarakat memaknai uang, serta tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga hukum. Jika dimensi sosial itu diabaikan, pemerintah hanya akan terus menindak, tanpa memperbaiki kondisi yang membuat praktik serupa kembali terjadi.
Namun, penjelasan sosial itu tidak boleh menjadi pembenaran untuk berjudi, apalagi menyalahkan kelompok miskin.
> “Kerentanan ekonomi bukan bukti bahwa seseorang pasti berjudi, apalagi dasar untuk mencurigai seluruh penerima bantuan,” tegas kajian tersebut.
Kebijakan yang adil, menurut kajian itu, seharusnya mempersempit ruang eksploitasi terhadap orang yang sedang terdesak. Pendidikan keuangan perlu mengajarkan cara menilai janji keuntungan, sementara dukungan penghidupan harus menawarkan pilihan yang nyata.
> “Mengatakan ‘jangan berjudi’ tetap perlu, tetapi pesan itu lebih bermakna apabila disertai kesempatan memperbaiki keadaan tanpa mempertaruhkan kebutuhan keluarga,” tulisnya.
Angka PPATK: Nilai Turun, Transaksi Teridentifikasi Naik*
Kajian itu juga mengajak publik membaca angka penindakan secara kritis.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran dana judi online pada semester pertama 2026 sebesar Rp86,82 triliun, turun 12,9 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Namun, transaksi yang teridentifikasi justru meningkat. PPATK menjelaskan, perubahan pola transaksi dan membaiknya deteksi turut memengaruhi kenaikan tersebut.
Karena itu, penurunan nilai perputaran tidak otomatis berarti jumlah pemain menurun, begitu pula kenaikan transaksi terdeteksi tidak otomatis berarti jumlah pemain meningkat.
> “Angka tetap penting, tetapi tidak boleh digunakan untuk menghasilkan kesan keberhasilan yang melampaui bukti,” tulis kajian itu.
*Komdigi: Judi Online Masuk Kategori Mendesak, Tapi Ada Celah Aturan*
Dalam keterangan pada 4 November 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan konten judi online masuk kategori mendesak dan menjadi prioritas penurunan konten.
Namun, kajian ini mengkritik bahwa kategori mendesak tidak berarti konten langsung dihapus sejak ditemukan atau dilaporkan. Tenggat empat jam baru dihitung setelah surat perintah pemutusan akses diterbitkan.
Yang menarik, perjudian tidak disebut secara eksplisit sebagai kategori mendesak dalam Pasal 14 ayat (3) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Tiga kategori yang disebut mendesak adalah:
1. Terorisme.
2. Pornografi anak.
3. Konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.
Perjudian memang disebut sebagai muatan terlarang dalam bagian lain peraturan itu, tetapi tidak disebut tersendiri dalam daftar kategori mendesak.
> “Status ‘dilarang’ dan status ‘harus ditangani melalui jalur mendesak’ merupakan dua klasifikasi yang berbeda,” tulis Olivia.
Secara analitis, desain itu menyisakan ruang penafsiran. Terorisme dan pornografi anak disebut langsung namanya, sedangkan judi online perlu dihubungkan dengan kategori “meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum”. Alasan itulah yang digunakan Komdigi pada November 2026: judi online termasuk mendesak karena cepat menyebar dan dapat mengganggu serta meresahkan publik.
*Butuh Pemulihan, Bukan Hanya Pemblokiran*
Kajian itu menutup dengan penegasan: berkurangnya aktivitas perjudian harus disertai pemulihan, agar warga mampu menjalani kehidupan tanpa ketergantungan pada judi.
Penindakan cepat memang diperlukan, tetapi belum cukup untuk memastikan warga mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dan terhindar dari keterlibatan kembali.
Tuntutan keterbukaan hasil evaluasi juga berkaitan dengan arah kebijakan Komdigi, agar tidak hanya menghapus konten, tetapi memutus rantai akses, transaksi, dan aliran dana perjudian.
> “Hukum harus melindungi, bukan sekadar menghukum,” pungkas kajian tersebut.
Komentar