BEREDAR! Surat Pencabutan Kuasa Terrence Terhadap Robert Karepowan Terbit, Dilegalisasi Notaris di Bali
MANADO—Beredar surat pencabutan kuasa dari warga negara Amerika Serikat, Terrence Kirk Filbert, terhadap Robert Karepowan.
Surat pencabutan kuasa tersebut terbit di Bali pada tanggal 5 November 2026 dan telah dilegalisasi oleh Notaris Dr. Ridwan Sidharta, S.H., http://M.Kn., Notaris / PPAT Kabupaten Badung, dengan Nomor Legalisasi: 928/LEG/XI/2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam surat yang beredar tersebut, Terrence secara tegas menyatakan mencabut seluruh kuasa yang pernah diberikan kepada Robert Karepowan berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Juni 2021.
“Bahwa seluruh kuasa yang pernah diberikan kepada Saudara Robert Karepowan berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Juni 2021, DICABUT dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal surat ini,” bunyi surat pencabutan tersebut.
Terrence juga menegaskan, segala tindakan yang dilakukan setelah pencabutan, tidak mengikat dan bukan tanggung jawab pemberi kuasa.
Selain surat pencabutan, turut beredar Affidavit / Pernyataan Resmi yang ditandatangani Terrence pada tanggal yang sama.
Dalam Affidavit tersebut, Terrence yang beralamat di Umah Annie, Jl. Lalang Ambu, Jimbaran, Kuta Selatan 80361, Bali, menegaskan bahwa kuasa awal yang diberikannya hanya untuk pengurusan administrasi, pengamanan, dan penyelesaian sengketa.
Bukan untuk kegiatan usaha atau komersial. Tidak ada kewenangan untuk pengelolaan lahan, pertambangan, investor, atau bagi hasil.
Terrence juga menyatakan tidak pernah mengetahui, menyetujui, atau memberikan instruksi di luar kuasa tersebut, dan tidak pernah menerima manfaat ekonomi apa pun.
Dengan beredarnya surat pencabutan kuasa ini, maka sejak 5 November 2026, Robert Karepowan dinyatakan tidak lagi berwenang bertindak atas nama Terrence Kirk Filbert dalam bentuk apapun.
Surat pencabutan ini diharapkan menjadi pegangan hukum bagi masyarakat, instansi, dan pihak-pihak yang pernah berhubungan dengan Robert Karepowan atas nama Terrence, agar tidak terjadi penyalahgunaan kuasa yang sudah tidak berlaku.
Komentar